Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Paling Lengkap dari A-B

Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Paling Lengkap dari A-B
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Paling Lengkap dari A-B
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Paling Lengkap dari A-B
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Paling Lengkap dari A-B - Dalam dunia hukum, terdapat banyak istilah yang terdengar ajaib di indera pendengaran masyarakat awam. Kebanyakan, istilah aturan diambil dari bahasa inggris, latin, dan belanda, sehingga masyarakat awam jarang mengetahui istilah-istilah tersebut. Meskipun begitu, ada sebagian istilah yang cukup familiar di indera pendengaran kita. Seperti acara, pidana, gugat, tersangka, dan lain sebagainya.

Adapun istilah-istilah aturan yang mungkin gres pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui apa saja istilah-istilah dalam dunia hukum, anda sanggup eksklusif menyimak beberapa daftar istilah dalam dunia aturan paling lengkap dibawah ini berdasarkan sumber khusus dan pengalaman penulis.

Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum dari A-B:

Karena istilah dalam dunia hukum sangat luas, maka saya membaginya menjadi beberapa halaman. Berikut ini ialah istilah aturan mulai dari huruf A hingga B:

  • Abolisi (abolitio, latin): Hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jikalau telah dijalankan. Hak pembatalan diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Acara: Prosedur, panduan dan tata cara dalam suatu proses persidangan di pengadilan
  • Accessoir: Perjanjian embel-embel yang keberlakuan dan keabsahannya tergantung pada perjanjian pokoknya
  • Actio Popularis: Prosedur pengajuan somasi yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan (Citizen Law Suit)
  • Ad hoc: Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu
  • Advokat: Orang yang memberi jasa aturan dan mewakili klien, baik didalam maupun diluar pengadilan. Istilah ini juga mencakup konsultan hukum, pengacara, dan penasihat hukum.
  • Agunan: Jaminan embel-embel yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian kemudahan kredit atau pembiayaan
  • Akibat hukum: Akibat yang diberikan oleh aturan atas suatu insiden aturan atau perbuatan dari subjek hukum.
  • Aklamasi: Pengambilan keputusan yang diambil dengan derma secara penuh dari orang-orang yang mempunyai hak suara
  • Akta di bawah tangan: Akta yang hanya dibentuk antara para pihak tanpa disaksikan atau perantaraan pejabat yang berwenang (Notaris)
  • Akta Otentik: Akta yang dibentuk oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang menciptakan sertifikat (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian paling berpengaruh dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan
  • Akta: Dokumen aturan yang berkaitan dengan status perdata seseorang atau yang mengatakan suatu fakta   perdata (misal, sertifikat kelahiran atau sertifikat perceraian).
  • Amandemen: Perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan
  • Amar: Pokok suatu putusan pengadilan, yaitu sesudah kata-kata “memutuskan” atau “mengadili”, biasa juga disebut dictum
  • Amdal: Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu perjuangan dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diharapkan bagi proses pengambilan keputusan wacana penyelenggaraan perjuangan dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal berupa dokumen
  • Amnesti: Penghapusan eksekusi yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah melaksanakan tindak pidana tertentu
  • Ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum.
  • Anjak piutang (Factoring): Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambil-alihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri
  • Arbitrase: Penyelesaian sengketa bidang aturan perdata di luar forum peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibentuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dilakukan oleh arbiter/wasit    oleh dewan yang mandiri
  • Asas Equality before the law: Suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang ialah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama
  • Asas In Dubio Pro Reo: Dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.
  • Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali): Tidak ada tindak pidana jikalau belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu
  • Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori: Asas UU yg berlaku kemudian membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur objek yg sama
  • Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: UU yang khusus mengenyampingkan yang umum.
  • Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Asas UU dimana jikalau ada 2 UU yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangaka UU yang lebih rendah tidak mengikat.
  • Asas Pact Sunt Servanda: Perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai UU bagi para pihak yang bersangkutan. Asas Geen Straft Zonder Schuld: Asas tiada eksekusi tanpa kesalahan.
  • Asas Presumption Of Innocence (asas praduga tidak bersalah): Seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tsb telah mempunyai kekuatan aturan yang tetap (inkraht) 
  • Asas Retroaktif: Suatu asas aturan sanggup diberlakukan surut. Artinya aturan yang aru dibentuk sanggup diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa kemudian sepanjang aturan tersebut mengatur perbuatan tersebut, contohnya pada pelanggaran HAM berat.
  • Asas Similia Similibus: Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa).
  • Badan Hukum: Badan atau organisasi yang oleh aturan diperlakukan sebagai orang
  • Badan Musyawarah (DPR): Salah satu alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang beranggotakan wakil dari seluruh fraksi dan pimpinan dewan perwakilan rakyat yang kiprah utamanya ialah memilih jadwal kerja DPR, termasuk pembahasan rancangan undang-undang.
  • Banding: Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi
  • Barang Bukti: Alat bukti lazimnya berupa barang berwujud (misalnya, surat atau senjata) yang disampaikan   sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam persidangan dan disimpan oleh pengadilan selama persidangan.
  • Batal demi hukum: Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan aturan yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi
  • Batang tubuh: Bagian inti peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan (misal, pasal dan ayat)
  • Berita Acara Pemeriksaan: Laporan hasil investigasi terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam investigasi suatu tindak pidana
  • Berita Negara: Terbitan pemerintah, umumnya memuat pemberitahuan pemerintah dan publik, contohnya pendirian tubuh hukum. Dengan diumumkannya suatu hal dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan oleh jadinya telah diikat secara umum.
  • Berkekuatan aturan tetap (inkracht van gewijsde): Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya aturan yang lebih tinggi
  • Berlaku: Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat seacara umum sehingga sanggup mulai diterapkan.
  • Bersaksi: Memberi keterangan di depan sidang
  • Bikameral: Suatu sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis, majelis rendah dan majelis tinggi.
  • Birokrasi: Prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) pada forum atau departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari ‘terpisah’ dari kekuasaan administrator yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
  • BPN: Lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis mengenai tanah
  • Buku Tanah: Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah
  • Buruh Migran: Seseorang yang akan, sedang, atau telah melaksanakan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegaranya
Itulah segelintir kamus aturan dari huruf A hingga B. Masih terdapat aneka macam istilah dalam aturan beserta maknanya. Meskipun begitu, mungkin masih terdapat banyak istilah A-B yang belum sanggup dikupas. Jika anda mengetahuinya, jangan sungkan-sungkan memberitahunya di kolom komentar. Semoga pembaca sanggup memperoleh wawasan baru.

Artikel Menarik Lainnya :

Jika Sobat merasa bahwa artikel-artikel di blog ini bermanfaat, Sobat dapat membantu perkembangan blog ini berupa donasi via Paypal yang nantinya dapat digunakan untuk memperpanjang domain www.b38.web.id - Terima kasih.
Buka Komentar