Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap Dari C-H

Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap Dari C-H
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap Dari C-H
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap Dari C-H
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap Dari C-H - Melanjutkan dari daftar istilah dalam dunia hukum dari A-B sebelumnya, berikut ini yaitu daftar istilah dalam dunia hukum bab ke-2 dari aksara C-H.

Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap Dari C-H:

  • Cakap: Orang yang sudah dewasa, sehat nalar pikiran dan tidak tidak boleh oleh peraturan perundang-undangan
  • Cessie: Pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan sertifikat otentik atau sertifikat di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (debitur)
  • Check and Balance: Cabang kekuasaan pemerintah terdiri dari tiga organ pokok, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme check and balance bertujuan menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang, dengan adanya pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu organ yang mempunyai kekuasaan terlalu besar dibandingkan lainnya. Lihat juga trias politica
  • Citizen Law Suit: Hak Gugat Warganegara
  • Class Action: Suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan somasi untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mempunyai kesamaan fakta atau kesamaan dasar aturan antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud
  • Daerah otonom: Kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas kawasan tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
  • Dakwaan: Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa
  • Dapat dibatalkan: Suatu perbuatan gres batal sesudah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan aturan tersebut tetap berlaku
  • Dasar hukum: Alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara
  • Debitur: Individu maupun tubuh aturan yang mempunyai utang kepada kreditur
  • Desentralisasi: Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah
  • Dictum: Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum. Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law, yang mengacu kepada bab putusan mengenai aturan yang tidak pokok
  • Dissenting Opinion: Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak baiklah dengan pendapat lebih banyak didominasi majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan dinegara-negara yang bertradisi common law dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi aturan konstinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun sekarang telah diperbolehkan dipengadilan lain, termasuk dalam kasus pidana.
  • Droit de suite: Hak kebendaan seseorang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada
  • Duplik: Jawaban tergugat (dalam masalah perdata) atau terdakwa (dalam masalah pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum
  • Eksekusi Hak Tanggungan: Tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan menjual hak atas yang dibebani hak tanggungan
  • Eksekusi: Pelaksanaan putusan pengadilan
  • Federasi Serikat Buruh: Merupakan adonan dari sekurang-kurangnya 5 serikat buruh. Federasi Serikat Buruh mempunyai anggota sekurang-kurangnya sekitar 50 orang
  • Fidusia: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
  • Financial Leasing: Jenis leasing di mana di selesai masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk mempunyai barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama
  • Fraksi: Kumpulan anggota dewan perwakilan rakyat berdasarkan partai politiknya. Fraksi hanya hanya sanggup dibuat bila ada 10 atau lebih anggota dari partai politik yang sama atau koalisi dari beberapa partai politik.
  • Genosida: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; menjadikan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; membuat kondisi kehidupan kelompok yang akan menjadikan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa belum dewasa dan kelompok tertentu ke kelompok lain
  • Grasi: Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau abolisi pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden
  • Gratifikasi: Pemberian dalam arti luas, yang mencakup proteksi uang, barang, diskon, komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, kemudahan penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan kemudahan lainnya
  • Grosse Akta: Salah satu salinan sertifikat untuk pengesahan utang dengan goresan pena pada kepala akta: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial
  • Hak asasi insan (HAM): Hak dan kebebasan dasar yang menempel pada semua orang. Perangkat aturan internasional menyerupai Deklarasi Umum ihwal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yaitu sumber penting dari hak-hak ini.
  • Hak atas Tanah: Hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau tubuh hukum
  • Hak ekonomi: Hak untuk mendapat manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual
  • Hak Gugat Organisasi: Legal Standing
  • Hak Gugat Warganegara: Hak orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan warganegara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan somasi di pengadilan guna menuntut semoga pemerintah melaksanakan penegakan aturan yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi
  • Hak Guna Bangunan: Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling usang 30 tahun
  • Hak Guna Usaha: Hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melaksanakan aktivitas usahanya di Indonesia
  • Hak ingkar: Hak seseorang tertuduh untuk menolak diadili seseorang hakim, apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tertuduh atau mempunyai kepentingan secara eksklusif atau tidak eksklusif dalam perkaranya. Tertuduh sanggup memakai hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan (UU No. 19/1964).
  • Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: Hak milik atas unit tempat tinggal yang merupakan bab dari rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, mencakup juga hak atas bab bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang bersangkutan
  • Hak Milik: Hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas tanah
  • Hak Normatif Buruh: Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Hak Pakai: Hak untuk memakai dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai eksklusif oleh negara atau tanah milik orang lain
  • Hak Preferen: Hak didahulukan dari kreditur lain
  • Hak Sewa: Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk memakai atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa
  • Hak Tanggungan: Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memperlihatkan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain
  • Hak tuntut ganti rugi dan rehabilitasi: Hak dimana setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau alasannya yaitu kekeliruan mengenai orangnya atau aturan yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 ihwal kekuasaan kehakiman).
  • Hak Uji Formil: Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan
  • Hak Uji Materiil: Hak pengadilan tingkat tinggi disuatu negara untuk memilih apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Di Indonesia, hak uji materiil dilaksanakan oleh dua forum negara – Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
  • Hak Uji Materiil: Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu
  • Hak ulayat: Hak yang dimiliki suatu masyarakat aturan watak untuk menguasai tanah beserta isinya dilingkungan wilayahnya
Itulah segelintir istilah aturan dari aksara C hingga H. Masih terdapat aneka macam istilah aturan yang ada di dunia ini, hanya saja mungkin belum terekspose secara luas. Jika anda tahu, anda sanggup memberitahukannya lewat kolom komentar dibawah ini. Semoga pembaca mendapat manfaat dan wawasan yang luas.

Artikel Menarik Lainnya :

Jika Sobat merasa bahwa artikel-artikel di blog ini bermanfaat, Sobat dapat membantu perkembangan blog ini berupa donasi via Paypal yang nantinya dapat digunakan untuk memperpanjang domain www.b38.web.id - Terima kasih.
Buka Komentar