Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap dari M-P

Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap dari M-P
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap dari M-P
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap dari M-P
Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum Lengkap dari M-P - Melanjutkan dari daftar istilah dalam dunia hukum sebelumnya, berikut ini yaitu daftar istilah dalam dunia hukum bab ke-4 dari huruf M-P.

Daftar Istilah Dalam Dunia Hukum dari M-P:

  • Mazhab: Paha/ Aliran berpikir
  • Mediasi: Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui pinjaman seorang atau lebih penasehat andal maupun melalui seorang perantara yang netral
  • Misbruik van recht: Penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang memakai haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau bertentangan dengan tujuan masyarakat
  • Mogok Kerja: Tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bahu-membahu atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan
  • Monopoli: Kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku perjuangan atau satu kelompok perjuangan yang menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa
  • Objek hukum: Segala sesuatu yang bermamfaat bagi subjek aturan dan sanggup menjadi objek dalam suatu korelasi hukum, pola benda/barang (segala barang dan hak yang sanggup dimiliki dan bernilai ekonomis.
  • Ombudsman: Lembaga yang secara independen berwenang melaksanakan klarifikasi, monitoring, atau investigasi atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan manajemen publik oleh aparatur pemerintahan termasuk forum peradilan
  • Onrechmatigedaad (perbuatan melawan hukum): Ingkar kesepakatan dalam lapangan aturan perikatan (perdata) atau membunuh melanggar aturan pidana
  • Operating Leasing: Jenis leasing dimana di final masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut
  • Pelanggaran (overtreding, Belanda): Suatu jenis tindak pidana tetapi bahaya hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.
  • Pelanggaran Berat HAM: Pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan otoriter atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)
  • Pemberi Fidusia: Orang atau tubuh aturan pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
  • Pemberian Kuasa: Suatu persetujuan di mana seseorang memperlihatkan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan
  • Penahanan: Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta berdasarkan cara yang diatur dalam KUHAP
  • Penanggungan (Borgtocht): Jeminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya
  • Penangkapan: Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan
  • Penataan ruang: Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
  • Pengadilan Agama: Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menuntaskan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah; yang dilakukan berdasarkan aturan Islam; Waqaf dan Shadaqoh
  • Pengadilan Hak Asasi Manusia: Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili masalah pelanggaran hak asasi insan yang berat
  • Pengadilan Hubungan Industrial: Pengadilan khusus yang dibuat di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan korelasi industrial
  • Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi: Pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menangani masalah korupsi
  • Pengadilan Militer: Pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer
  • Pengadilan Niaga: Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menuntaskan sengketa yang berafiliasi dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang
  • Pengadilan Pajak: Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak
  • Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menuntaskan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata perjuangan Negara
  • Pengaduan: Pemberitahuan disertai undangan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak berdasarkan aturan seseorang yang telah melaksanakan tindak pidana aduan yang merugikannya
  • Pengampuan: Keadaan dimana seseorang alasannya yaitu sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam kemudian lintas hukum
  • Pengampunan atau pembatalan eksekusi yang diberikan kepala negara kepada umum yang telah melaksanakan tindak pidana tertentu. Biasanya amnesti diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang melaksanakan kejahatan politik. Pemberian amnesti oleh kepala negara dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Penyelidik: Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan perihal dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan)
  • Penyelidikan: Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu tragedi yang diduga sebagai tindak pidana guna memilih sanggup atau tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP)
  • Penyidik: Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melaksanakan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti perihal terjadinya sebuath kejahatan guna menciptakan semakin terperinci kejahatannya, dan mencari tersangka
  • Penyidikan (Hukum Acara Pidana): Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menciptakan terperinci tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Termasuk di dalamnya yaitu investigasi tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan
  • Perbuatan aturan bersegi dua: Perbuatan aturan yang dilakukandua pihak atau lebih, contohnya perjanjian jual beli, dll
  • Perbuatan aturan bersegi Satu: Perbuatan aturan yang dilakukan oleh satu pihak saja contohnya pemberian wasiat, dll
  • Perbuatan hukum: Setiap perbuatan aturan atau tindakan subjek aturan yang mempunyai akhir aturan dan akhir aturan itu memang dikehendaki oleh subjek hukum, contohnya jual beli, sewa menyewa, dll
  • Perda: Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesudah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
  • Perdagangan perempuan: Tindak pidana yang bertujuan melaksanakan eksploitasi untuk mencari laba materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan bahaya yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang
  • Perikatan: Hubungan aturan yang menyebabkan hak dan kewajiban bagi para pihak
  • Peristiwa hukum: Semua tragedi atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akhir hukum, misaln perkawinan atau laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan akhir aturan yang diatur oleh yaitu hak dan kewajiban masing-masing
  • Perjanjian Kerja Bersama: Perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak hasil negosiasi antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
  • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu: Perjanjian mengenai korelasi kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan
  • Perjanjian Kerja: Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
  • Perjanjian Penempatan: Perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan
  • Perjanjian: Tindakan aturan para pihak yang mengikat mereka secara aturan untuk melaksanakan isi
  • Perkawinan Campur: Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada aturan yang berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
  • Persaingan Usaha Tidak Sehat: Persaingan antar pelaku perjuangan dalam menjalankan acara produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan aturan atau menghambat persaingan usaha
  • Perselisihan antar Serikat Pekerja: Perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lain hanya dalam satu perusahaan, alasannya yaitu tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan
  • Perselisihan Hak: Perselisihan yang timbul alasannya yaitu tidak dipenuhinya hak, akhir adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
  • Perselisihan Hubungan Industrial: Perbedaan pendapat yang mengaibatkan adanya kontradiksi antara pengusaha atau adonan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh alasannya yaitu adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat buruh
  • Perselisihan Kepentingan: Perselisihan yang timbul dalam korelasi kerja alasannya yaitu tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
  • Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja: Perselisihan yang timbul alasannya yaitu tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran korelasi kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak
  • Perundingan Bipartit: Perundingan dua pihak antara pengusaha atau adonan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menuntaskan perselisihan korelasi industrial
  • Petitum: Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada final surat gugatan
  • PHK (Pemutusan Hubungan Kerja): Pengakhiran korelasi kerja alasannya yaitu suatu hal tertentu yang menjadikan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha
  • Piutang: Hak untuk mendapatkan pembayaran
  • Posita: Uraian mengenai tragedi atau kronologis yang menjadi alasan gugatan
  • Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence): Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan aturan tetap
  • Praperadilan: Persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang untuk menyelidiki dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
  • Putusan Pengadilan: Putusan Hakim yang menuntaskan perkara
  • Putusan Provisi: Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melaksanakan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan
  • Putusan Sela: Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya investigasi pokok
  • Putusan Verstek: Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam masalah pidana) atau salah satu pihak (dalam masalah perdata)
Itulah segelintir istilah aturan dari huruf M hingga P. Masih terdapat berbagai istilah aturan yang ada di dunia ini, hanya saja mungkin belum terekspose secara luas. Jika anda tahu, anda sanggup memberitahukannya lewat kolom komentar dibawah ini. Semoga pembaca mendapatkan manfaat dan wawasan yang luas.

Artikel Menarik Lainnya :

Jika Sobat merasa bahwa artikel-artikel di blog ini bermanfaat, Sobat dapat membantu perkembangan blog ini berupa donasi via Paypal yang nantinya dapat digunakan untuk memperpanjang domain www.b38.web.id - Terima kasih.
Buka Komentar